Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ekonomi dan politik Indonesia. Lahir di Bukittinggi pada 12 Agustus 1902, Hatta tidak hanya berperan sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia bersama Soekarno, tetapi juga sebagai arsitek utama sistem ekonomi kerakyatan yang berlandaskan koperasi. Pemikirannya tentang ekonomi yang berkeadilan dan mandiri menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi Indonesia pasca-kemerdekaan, dengan visi yang menekankan pada pemberdayaan rakyat kecil melalui prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi.
Sebagai seorang intelektual yang menempuh pendidikan di Belanda, Hatta terinspirasi oleh berbagai pemikiran ekonomi dunia, termasuk sosialisme demokratis dan koperasi Eropa. Namun, ia berhasil mengadaptasi konsep-konsep tersebut ke dalam konteks Indonesia, menciptakan model ekonomi kerakyatan yang unik. Berbeda dengan sistem kapitalis yang cenderung eksploitatif atau komunisme yang terlalu sentralistik, Hatta mengusung ekonomi yang berbasis pada koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Ia percaya bahwa koperasi dapat menjadi alat untuk mencapai kemakmuran bersama, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan bahwa kekayaan negara dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elite.
Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Hatta bekerja sama erat dengan Soekarno, yang sering disebut sebagai Dwitunggal. Meskipun Soekarno lebih fokus pada aspek politik dan ideologi, Hatta melengkapi peran tersebut dengan pemikiran ekonomi yang mendalam. Kolaborasi mereka menghasilkan dasar-dasar ekonomi Indonesia, seperti yang tercantum dalam UUD 1945, terutama Pasal 33 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Namun, perbedaan pandangan antara Hatta dan Soekarno, terutama dalam hal demokrasi dan ekonomi, akhirnya menyebabkan Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1956. Meski demikian, warisan pemikirannya tetap hidup dan menjadi acuan bagi gerakan koperasi di Indonesia hingga saat ini.
Pemikiran Hatta tentang ekonomi kerakyatan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal dan tokoh-tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, dengan konsep pendidikan yang menekankan kemandirian dan karakter bangsa, memberikan inspirasi bagi Hatta dalam membangun sistem ekonomi yang berakar pada budaya Indonesia. Hatta melihat bahwa pendidikan dan ekonomi harus berjalan beriringan; melalui koperasi, rakyat tidak hanya belajar mengelola usaha, tetapi juga mengembangkan sikap demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan visi Ki Hajar Dewantara yang ingin menciptakan manusia Indonesia yang merdeka secara lahir dan batin, mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada pihak asing.
Selain itu, Hatta juga menghargai kontribusi pahlawan-pahlawan nasional lainnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi. Misalnya, Jenderal Soedirman dengan semangat perjuangan yang gigih mengajarkan nilai-nilai ketahanan dan disiplin, sementara Cut Nyak Dien dan Pattimura memperlihatkan perlawanan terhadap penjajahan ekonomi yang merugikan rakyat. Tokoh-tokoh seperti Raden Ajeng Kartini, dengan pemikiran tentang emansipasi dan pendidikan, juga memberikan pengaruh tidak langsung terhadap Hatta dalam mendorong partisipasi perempuan dalam koperasi dan ekonomi kerakyatan. Bahkan, figur-figur sejarah dunia seperti Napoleon Bonaparte, yang dikenal dengan reformasi hukum dan administrasi, mungkin menjadi bahan refleksi bagi Hatta dalam merancang sistem ekonomi yang terstruktur namun tetap berpihak pada rakyat.
Dalam konteks yang lebih luas, Hatta menolak model ekonomi yang meniru secara membabi buta dari luar negeri, termasuk sistem yang mungkin dianggap menguntungkan secara instan seperti dalam dunia perjudian atau spekulasi. Ia lebih memilih pendekatan yang berkelanjutan dan etis, yang sejalan dengan prinsip koperasi. Sebagai contoh, dalam mengelola sumber daya, Hatta menekankan pentingnya transparansi dan keadilan, nilai-nilai yang kontras dengan praktik-praktik tidak sehat yang sering ditemui dalam sektor tertentu. Pemikirannya ini relevan hingga kini, di mana ekonomi kerakyatan masih menjadi alternatif untuk mengatasi ketimpangan dan mendorong pembangunan inklusif.
Warisan Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia tidak hanya tercermin dalam kebijakan, tetapi juga dalam gerakan sosial yang terus berkembang. Koperasi di Indonesia, meski menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya profesionalisme atau intervensi politik, tetap menjadi simbol ekonomi kerakyatan yang diimpikan Hatta. Ia membayangkan koperasi sebagai wadah di mana petani, nelayan, dan usaha kecil dapat bersatu untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan. Visi ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti Sultan Hasanuddin dan Tuanku Imam Bonjol, yang dalam perjuangannya melawan penjajahan juga memperlihatkan semangat kolektivitas dan perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi.
Dalam era modern, pemikiran Hatta tentang ekonomi kerakyatan masih relevan, terutama dalam menghadapi globalisasi dan digitalisasi. Koperasi dapat beradaptasi dengan teknologi baru untuk memperluas jangkauan dan efisiensi, sambil tetap memegang prinsip-prinsip dasar seperti demokrasi, otonomi, dan pendidikan anggota. Hatta percaya bahwa ekonomi harus melayani manusia, bukan sebaliknya, dan hal ini menjadi pesan abadi yang dapat menginspirasi generasi muda Indonesia. Dengan belajar dari sejarah dan tokoh-tokoh seperti Hatta, kita dapat membangun ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga pemerataan.
Sebagai penutup, Mohammad Hatta telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi Indonesia melalui pemikiran ekonomi kerakyatan dan perannya sebagai Bapak Koperasi. Kolaborasinya dengan Soekarno, inspirasi dari Ki Hajar Dewantara, dan semangat perjuangan pahlawan nasional lainnya membentuk fondasi yang kokoh bagi sistem ekonomi Indonesia. Meskipun tantangan tetap ada, visi Hatta tentang masyarakat yang makmur melalui koperasi dan gotong royong terus menjadi cahaya penuntun bagi bangsa ini. Dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer, prinsip-prinsip yang dicanangkannya—seperti keadilan, kemandirian, dan partisipasi rakyat—tetap relevan dan patut dihidupkan kembali untuk menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaulat.